Syarat Pembuatan PT?

7 langkah ini biasa digunakan oleh pendiri jasa pembuatan pt. Panduan lengkap ini dapat menunjang kamu di dalam proses pembuatan PT berikut checklist syarat di tahun 2018.

Artikel ini kita dapat kerap update. Proses pembuatan dan pendirian PT dapat butuh beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi yang dapat dijelaskan secara teliti di di dalam arahan ini.

1. Mempersiapkan Data Pendirian PT

a. Nama PT

Nama PT sekurang-kurangnya dari 3 suku kata, tidak boleh manfaatkan serapan asing dan tidak boleh manfaatkan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain.
Pengaturan lengkap tentang penggunaan nama PT diatur di dalam PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Tempat dan Kedudukan PT

Adalah dimana PT beralamat dan berkedudukan hukum. Berada di di dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten.
Apabila menentukan Jakarta Selatan sebagai tempat kedudukan PT di dalam pendirian PT, maka alamat PT mesti tersedia di wilayah Jakarta Selatan.

Apabila alamat PT berikut diatas bukan berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan praktik diakui sebagai cabang dan sesudah itu mesti dibikin Akta Cabang dan diurus perizinannya.

c. Maksud dan Tujuan PT

Maksud dan tujuan PT dapat diatur di dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT. Menjelaskan bahwa PT berikut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja.

Ada beberapa perihal yang mesti diperhatikan di dalam maksud dan tujuan PT, yaitu:
Anda dapat menentukan bidang bisnis apapun, kalau yang yang dilarang oleh peraturan
Bidang bisnis yang dapat dijalankan, mesti tertulis di dalam akta pendirian PT
Bidang bisnis yang dapat dijalankan, mesti mempunyai izin usaha. Contoh kalau kegiatan bisnis kamu adalah restoran, maka kamu mesti mempunyai Izin Restoran

d. Struktur Permodalan PT

UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk menyebabkan PT, sekurang-kurangnya Modal Dasar adalah Rp 50juta, dan sekurang-kurangnya 25% dari Modal Dasar mesti di letakkan dan disetor.
Dengan demikianlah seminim-minimnya syarat pendirian PT adalah Modal Dasar Rp 50juta, Modal Disetor/Ditempatkan Rp12.5 juta.

Sesuai dengan Paket Kebijakan XII yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan PP No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, maka tersedia keputusan modal basic tidak lagi minimum Rp 50juta, namun tergantung kesepakatan para pendiri PT.

e. Pengurus PT

Pengurus PT terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris. Apabila terkandung lebih dari 1 orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama. Terhadap Komisaris, terhitung berlaku perihal yang sama.

Direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari hari, terhitung sinyal tangan kontrak, sinyal tangan giro dan cek atas nama perusahaan, dan kegiatan lainnya.

Komirasi bertugas memberikan nasihat kepada Direktur. Dan Komisaris tidak berhak bertindak atas nama perusahaan, akibatnya tidak berhak sinyal tangan kontrak dan lainnya.

FAQ PENGURUS PT

Apakah pemegang saham mesti jadi pengurus PT?

Tidak harus. Ini secara komitmen mesti dipahami antara perbedaan pemegang saham dan pengurus itu adalah perihal yang berbeda. Pemegang saham adalah pemilik PT, pengurus adalah yang menjalankan PT. Contoh: PT Djarum, pemiliknya adalah keluarga Hartono, pengurusnya (Direktur dan Komisaris PT Djarum) dapat saja dari profesional diluar keluarga Hartono. Seluruh keuntungan PT Djarum adalah milik keluarga Hartono, bukan milik pengurus.

FAQ PENGURUS PT

Bolehkan pengurus PT lokal / PMDN diisi oleh orang asing?

Boleh, namun hanya dapat diisi untuk jabatan Direktur saja sedangkan Komisaris tidak boleh dijabat oleh orang asing.
Ini sesuai dengan keputusan Permenaker No. 35 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia

2. Membuat Akta Pendirian di Notaris

Akta Pendirian PT tidak mesti dibikin oleh Notaris yang bertempat kedudukan sama dengan tempat kedudukan PT. Bisa manfaatkan Notaris mana saja asalkan sudah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kemenkumham.
Semua Pendiri PT dapat sinyal tangan Akta Pendirian PT dihadapan Notaris. Apabila tersedia salah satu dan/atau semua pendiri PT tersedia yang berhalangan untuk menghadap Notaris, maka dapat dikuasakan.

Notaris terhitung dapat membacakan isi dari Akta Pendirian PT, terhitung dapat mengatakan apa saja maksud pasal-pasal di dalam Akta Pendirian PT.

Pada sementara penandatangan Akta Pendirian PT, Notaris terhitung dapat meminta beberapa dokumen-dokumen pengakuan diantaranya penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT

Setelah dibikin Akta Pendirian PT, Notaris dapat mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Menteri Hukum dan HAM.

Lalu Menteri dapat mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT berikut sudah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara.

Akibat PT sudah jadi badan hukum, maka PT diakui sebagai suatu subjek hukum baru, yang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat selamanya.

Salah satu kewajiban berikut diantaranya adalah mesti mempunyai no pajak dan kewajiban untuk lapor pajak.
Dan gara-gara sudah jadi badan hukum, PT sudah dapat melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan kelakuan hukum lain atas nama dirinya sendiri (atas nama PT).

4. Mengurus Domisili Kelurahan

Domisili Kelurahan menerangkan tentang dimana alamat PT berada.
Dan gara-gara izin domisili dikeluarkan oleh Kelurahan. Dengan demikian, pengaturan izin domisili diatur oleh tiap-tiap pemerintah daerah.

Contoh untuk DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 506/1989 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Masyarakat Dikantor Lurah DKI Jakarta, disebutkan tentang arti Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Bahwa untuk mengurusnya dibutuhkan persyaratan (1) surat pengantar RT dan RW; (2) KTP pemilik; dan (3) Akta Notaris pendirian PT.

Izin domisili adalah menerangkan tentang dimana perusahaan beralamat, serta dicantumkan terhitung model bisnis dan jumlah tenaga kerja.

Izin domisili berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Dalam proses pembuatan PT, kelengkapan domisili kelurahan adalah terlampau penting.

5. Mengurus NPWP di Kantor Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah no yang diberikan kepada mesti pajak (WP) sebagai layanan di dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai sinyal pengenal diri atau identitas mesti pajak di dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode mesti pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

6. Mengurus Izin Usaha

Tujuan dari mendirikan perusahaan adalah melakukan kegiatan komersil atau dengan kata lain melakukan kegiatan bisnis untuk melacak keuntungan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis tersebut, tiap tiap perusahaan mesti mempunyai izin usaha
SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan bisnis perdagangan dan jasa, dimana bidang-bidang bisnis perdagangan dan jasa yang dapat dipilih ditentukan oleh tiap-tiap pemerintah daerah.

Sesuai dengan Permendag No. 46 tahun 2009, tersedia 4 (empat) kategori SIUP yang dapat dipilih di dalam prosedur pembuatan PT dengan SIUP, yakni SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.

7. Mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP adalah daftar catatan formal yang diselenggarakan menurut atau berdasarkan keputusan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan berisi hal-hal yang mesti didaftarkan oleh tiap tiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

TDP diatur oleh UU 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 ayat (1) menunjukkan bahwa “Setiap perusahaan mesti didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan”

Pengertian “perusahaan” di dalam TDP, mencakup tiap tiap perusahaan yang bersifat Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), terhitung Perusahaan Asing dengan standing Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mesti didaftarkan di dalam daftar perusahaan.

Dalam pembuatan PT, proses ini mesti dilakukan baik sebagai kantor pusat atau sebagai kantor cabang. Khusus untuk syarat pendirian PT cabang, maka mesti dibikin Akta Cabang yang menunjuk siapakah pemimpin cabang, bersamaan dengan pertolongan kuasa dari Direksi.

8. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

KHUSUS syarat pendirian PT di Jakarta Selatan, disaat mengurus SIUP dan TDP di Walikota Jakarta Selatan maka mesti sertakan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan. persyaratan untuk mempunyai sertifikat BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

 

1. Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Asli dan salinan NPWP Perusahaan.
3. Asli dan salinan Akta Perdagangan Perusahaan.
4. Salinan KTP / Kartu Tanda Penduduk tiap-tiap karyawan.
5. Salinan KK / Kartu Keluarga tiap-tiap karyawan.
6. Pas foto warna Karyawan, ukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar.

Kelengkapan berikut disampaikan kepada cabang BJPS Ketenagakerjaan paling dekat dan berikut nya membayar iuran yang sudah ditetapkan di bank persepsi.

Kemudian sertakan bukti pembayaran iuran berikut dan lantas perusahaan dapat diberikan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.