Menyambut era baru kartu kredit

Bulan Oktober lalu, sepucuk surat dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) tiba di rumah Erwin Aryawan. Selain memberitahukan peraturan pembatasan kepemilikan kartu kredit, surat berikut berharap pegawai swasta di Semarang ini untuk memperbarui data penghasilan ke bank penerbit kartu kredit dengan jasa Gestun Kartu Kredit atau menutup kartu kredit yang tidak diinginkannya.

Surat dari AKKI itu merupakan tindak lanjut Peraturan Bank Indonesia (BI) tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, yang terbit pada tahun 2012. Melalui peraturan baru itu, BI membatasi kepemilikan kartu kredit berdasarkan usia dan penghasilan tiap-tiap nasabah.

Menurut beleid itu, pemegang kartu kredit wajib punya penghasilan di atas Rp 3 juta per bulan. Artinya, nasabah bersama penghasilan di bawah Rp 3 juta dilarang punya kartu kredit. BI termasuk mengatur, pemegang kartu kredit bersama penghasilan Rp 3 juta hingga Rp 10 juta per bulan cuma boleh punya kartu kredit maksimal dari dua penerbit. Adapun, nasabah bersama penghasilan di atas Rp 10 juta dikecualikan dari pembatasan kepemilikan kartu kredit.

Aturan ini untuk menerapkan komitmen manajemen risiko kredit, baik di segi penerbit kartu kredit maupun pengguna kartu kredit. Peter Jacob, Direktur Departemen Komunikasi BI, mengatakan, banyak orang punya kartu kredit tapi tidak punya kapasitas untuk membayar transaksi kartu kreditnya. Padahal, alih-alih sebagai alat kredit, kartu kredit sejatinya merupakan alat pembayaran.

Di segi lain, penerbit kartu kredit selama ini jorjoran menerbitkan kartu kredit tanpa memilah-milah calon nasabah. Alhasil, banyak orang yang terperangkap kredit mempunyai masalah di dalam pemakaian kartu kredit.

Tengok saja, rasio kredit mempunyai masalah dengan kata lain non-performing loan (NPL) pada kredit yang penarikannya memanfaatkan kartu terbilang tinggi. Meski kala ini tetap menurun, NPL kartu kredit dulu raih level 4,26% pada tahun 2011 lalu sebelum peraturan pembatasan kepemilikan kartu kredit diterbitkan (lihat infografis).

Beleid pembatasan kepemilikan kartu kredit ini berlaku menjadi awal tahun depan. Makanya, AKKI bersama seluruh penerbit kartu kredit sudah menghimpun data pemegang kartu kredit yang punya penghasilan Rp 3 jutaRp 10 juta. Hasilnya, tersedia lebih kurang 460.000 kartu kredit yang wajib ditutup. Kami sudah mengirim pemberitahuan kepada pemegang kartu kredit dan memberi kesempatan mereka untuk pilih kartu mana yang akan ditutup, kata Steve.

Nah, Erwin termasuk keliru seorang pemegang kartu kredit yang terkena peraturan itu. Maklum, penghasilan per bulan pria berusia 30 tahun ini di bawah Rp 10 juta. Padahal, ia kala ini mengantongi empat kartu kredit dari empat bank penerbit kartu kredit.

Selain surat dari AKKI, Erwin termasuk menerima pesan pendek (SMS) dan surat elektronik dari bank penerbit. Isinya berharap dia segera membikin personal identification number (PIN) kartu kredit.

 

PIN enam digit

Penggunaan PIN enam digit pada kartu kredit termasuk merupakan peraturan BI yang menjadi berlaku awal tahun depan. Terhitung menjadi 1 Januari 2015, PIN enam digit wajib digunakan sebagai layanan verifikasi dan autentikasi transaksi kartu kredit di merchant di Indonesia. Dengan begitu, verifikasi dan autentikasi memanfaatkan tanda tangan tidak kembali dibolehkan, jikalau untuk transaksi di negara lain. Selain ikuti standar internasional, penerapan PIN enam digit sehingga transaksi kartu kredit lebih aman, kata Peter.

Steve mengatakan, para penerbit kartu kredit sudah siap menerapkan peraturan PIN enam digit. Selain jalankan sosialisasi kepada pemegang kartu kredit, penerbit termasuk sudah mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menerapkan verifikasi dan autentifikasi transaksi melalui PIN.

Tardi, Executive Vice President Consumer Finance Bank Mandiri, mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan para pemegang kartu kredit sejak pertengahan tahun ini melalui bermacam media, seperti e-mail, lembar tagihan, maupun SMS.

Di segi lain, Bank Mandiri sudah meningkatkan fitur mesin electronic data capture (EDC) bersama menginjeksi perangkat lunak baru. Jadi, pada kala transaksi, mesin EDC secara otomatis berharap PIN enam digit. Hingga akhir pekan lalu, Tardi bilang, persiapan mesin EDC sudah raih 90%.

Meski penerbit kartu kredit giat bersosialisasi, pemegang kartu kredit justru nampak belum siap menerapkan PIN enam digit menjadi awal 2015. Tardi bilang, Bank Mandiri mengadakan survei kecil-kecilan kepada pemegang kartu kredit Bank Mandiri perihal aktivasi PIN. Hasilnya, banyak nasabah yang belum jalankan aktivasi.

Padahal, Bank Mandiri termasuk menggelar program undian berhadiah dan insentif bunga tidak mahal untuk transaksi tarik tunai di ATM. Dengan ikuti program tersebut, pemegang kartu kredit diinginkan mau mengaktifkan PIN enam digit. Namun, banyak pemegang kartu kredit tetap belum peduli, kata Tardi.

Ketidaksiapan pemegang kartu kredit menerapkan PIN enam digit, menurut Steve, sebenarnya jadi kegalauan industri kartu kredit. Menurut dia, pemegang kartu kredit tetap membutuhkan jaman transisi untuk membiasakan diri memanfaatkan PIN. Karena itu, Tardi mengungkapkan, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sudah berjumpa BI dan berharap relaksasi tenggat kala penerapan PIN enam digit.

Permintaan industri ini tampaknya meraih respons positif dari regulator. Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, BI sedang mengevaluasi kebijakan PIN enam digit. Namun, evaluasi bukan lantaran keinginan industri melainkan inisiatif BI seiring pertumbuhan inisiatif baru seperti gerakan nasional non-tunai. Untuk hasil evaluasinya menanti saja, kata Ronald.