Luasnya Potensi Jasa Audit bagi Akuntan Publik di Indonesia

Komite Profesi Akuntan Publik (Kpap) l menggelar webinar pada hari Rabu 16 Desember 2020 yang disiarkan secara live lewat kanal Youtube Kpap. Webinar kedua ini mengangkat tema “Peluang Baru: Bagaimana Akuntan Publik Mengoptimalkan Jasa Audit” dan dipandu oleh Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia (Iai), Elly Zarni Husin, Se., Ak., Ca., Fcma., Cgma., ASEAN Cpa.

Ketua Kpap, Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc. mengadakan aktivitas webinar ini bersama beri tambahan citra luasnya potensi jasa audit di Indonesia.

Berdasarkan knowledge Laporan Th Direktorat Jenderal Pajak (Djp) Th 2018 diketahui bahwa terdapat 3.320.020 Harus Pajak (Wp) Badan yang terdaftar di Djp, dimana 1.451.512 merupakan Harus Pajak terdaftar yang secara administrasi punyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (Spt) Tahun Pph. Berasal dari jumlah WP Badan Mesti SPT itu, diketahui bahwa rasio kepatuhan semata-mata sebesar 58,86Prosen WP atau sejumlah 854.354 WP Badan yang menyampaikan SPT Th Pph ke DJP terhadap th pajak itu.

Keadaan ini amat berbeda bersama knowledge Laporan Kesibukan Bisnis yang dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik (Kap) kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (Pppk) tiap-tiap tahunnya, dimana cuman terdapat 38.907 corporate yang diaudit untuk Laporan Keuangan (Lk) Tahunan 2018.

 

 

Rekomendasi untuk anda : jasa audit

Situasi itu diperparah kembali bersama information Laporan Keuangan Tahun Corporate (Lktp) yang disampaikan ke Kementerian Perdagangan (Uu 3/1982 berkaitan Perlu Daftar Corporate), yaitu hanyalah sebanyak 2.035 corporate yang udah melaporkan untuk Laporan Keuangan year 2018.

Firmansyah juga mengingatkan bahwa terdapat aturan perundangan-undangan yang mewajibkan adanya mesti audit corporate, diantaranya Undang-Undang Peraturan Generik dan Tata Cata Perpajakan yang mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan, Undang-Undang Perseroan yang menyebutkan bahwa Direksi harus menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik (Ap) untuk di audit, Undang-Undang yang mewajibkan yayasan bersama kriteria eksklusif untuk diaudit oleh Ap, Ketentuan Bank Indonesia (Bi) dan juga Ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), yang mewajibkan LK untuk sektor perbankan, pasar kapital untuk diaudit oleh Ap.

Potensi pasar yang terbuka luas ini seyogyanya bisa dimanfaatkan oleh Ap, untuk menyaksikan peluang terhadap sektor-sektor potensial yang masih belum tergali.

Tidak cuman tersebut, harus dilaksanakan edukasi kepada rakyat berkaitan pentingnya audit atas Laporan Keuangan didalam rangka kurangi asymmetry data, agar terlampau berguna bagi pengambil ketentuan dan kebijakan.

Untuk menjabarkan taktik yang kudu dikerjakan oleh AP dan juga edukasi pengguna jasa atas pentingnya audit pada laporan keuangan, KPAP menghadirkan empat narasumber terhadap webinar ini.

Narasumber pertama, Tarkosunaryo, Mba., CPA sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota KPAP dan Ketua Generik Institut Akuntan Publik Indonesia (Iapi) menginformasikan bahwa berdasarkan laporan KAP kepada PPPK per November 2020, jasa yang diberikan AP sebanyak 41.711 klien terhadap jasa asurans audit dan 5.930 klien terhadap jasa asurans non audit. Kala jasa non asurans sebanyak 4.575 klien. Secara keseluruhan, sementara ini, jasa yang diberikan AP sebanyak 52.216 penugasan. Jumlah ini masih benar-benar jauh dibandingkan bersama potensi berasal dari knowledge-information yang udah dijabarkan oleh Ketua KPAP kala mengakses aktivitas webinar ini.

Tarkosunaryo juga menjabarkan peluang pasar lain bagi Ap. Tak hanya peluang berasal dari kewajiban pelaporan SPT WP Badan yang wajib melampirkan Lk, terdapat potensi berasal dari 11.623 projects berasal dari entitas Penanaman Kapital Asing (Pma) dan 98 entitas Badan Bisnis Milik Negara (Bumn) yang membutuhkan jasa AP mengenai bersama dengan LK PMA atau BUMN itu.

Di dalam paparannya, Tarkosunaryo meminta AP untuk bukan fokus sebatas terhadap jasa audit namun laksanakan diversifikasi bersama dengan penyediaan ragam product jasa yang bisa di gunakan klien. Tidak cuman jasa audit atas kabar keuangan historis, AP bisa beri tambahan jasa reviu atas kabar keuangan historis, jasa mekanisme yang disepakati atas berita keuangan, jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi, jasa pembukuan dan jasa platform teknologi kabar.

Kepala Direkrorat Penilaian dan Pelaporan Inspeksi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk), Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., Cpa., CSFA sebagai narasumber kedua menyampaikan fakta bahwa inspeksi atas pengelolaan keuangan negara yang dijalankan BPK mencakup terhadap LK Pemerintah Pusat, Pemerintah Tempat, badan lainnya layaknya Bi, Forum Penjamin Simpanan (Lps), Ojk, Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh), Bumn, Badan Bisnis Milik Tempat (Bumd) dan Badan Layanan Generik (Blu).&Nbsp;

Dikarenakan sumber kekuatan pemeriksa BPK terbatas selagi cakupan tugas amat luas, BPK bisa menunjuk AP terhadap KAP untuk lakukan inspeksi keuangan negara yang bekerja untuk dan atas sebutan Bpk. Ketetapan ini diatur didalam Ketentuan BPK No. 1&Nbsp; Year 2016 mengenai Persyaratan AP terhadap KAP yang Laksanakan Inspeksi Keuangan Negara. Didalam aturan ini juga diatur bahwa KAP yang lakukan inspeksi keuangan negara adalah KAP Terdaftar di Bpk.

Kriteria Ap/Kap yang sanggup bekerja untuk dan atas julukan BPK diantaranya KAP terdaftar di Bpk, KAP dan/atau AP bukan tengah/bukan beroleh hukuman berasal dari Kemenkeu dan/atau IAPI di dalam 2 tahunan paling akhir, AP dan/atau Pemeriksa KAP bukan meraih hukuman kode etik berasal dari Majelis Kehormatan Kode Etik (Mkke) Bpk, KAP dan/atau Pemeriksa KAP bukan terlibat secara segera maupun bukan segera didalam objek inspeksi layaknya mengimbuhkan jasa asistensi, jasa konsultansi, jasa pengembangan platform, jasa penyusunan dan/atau review laporan keuangan didalam jangka kala 3 tahunan paling akhir, KAP dan/atau pemeriksa KAP sanggup bekerja untuk dan atas julukan BPK maksimal 3 (Tiga) tahunan berturut-turut dan juga KAP bukan terhitung didalam daftar hitam.

Per 30 November 2020, jumlah AP dan KAP yang terdaftar di BPK sebanyak 217 KAP dan 398 Ap. Terhadap 2020, KAP yang bekerja untuk dan atas sebutan BPK sebanyak 23 Kap. Entitas yang melibatkan KAP terdaftar di BPK di dalam penyusunan LK sekedar 7 entitas kementerian dan 33 entitas pemerintah tempat. Information ini membuktikan peluang luas bisa digarap oleh AP dan KAP mengingat jumlah kementerian, forum, pemerintah tempat dan badan masih sedikit yang kenakan jasa  AP dan KAP yang terdaftar di Bpk.

Kedepan, Yuan Candra Djaisin mengharapkan koordinasi antara Bpk, Kementerian Keuangan, Kpap, IAPI dan seluruh pihak yang terlibat didalam hal inspeksi keuangan negara dan meminta AP dan KAP untuk tingkatkan kompetensi khususnya didalam inspeksi keuangan negara.

Narasumber ketiga, Dewi Tri Wulandari, Se.M.Ak. berasal dari Kementerian Agama menjelaskan peraturan kewajiban melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP untuk pengajuan izin biro perjalanan haji dan umroh dan juga forum zakat.

Kasi Audit Syariah Forum Zakat Subdit Akreditasi dan Audit Forum Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ini menegaskan bahwa laporan aplikasi pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib diaudit syariat dan keuangan. Keputusan ini terdapat terhadap Ketetapan Pemerintah Nomor 14 Year 2014 berkaitan Aplikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahunan 2011 perihal Pengelolaan Zakat. Audit syariat dilaksanakan untuk meraih keyakinan miliki kesesuaian bersama dengan nilai-nilai syariah.

Jumlah forum zakat 628 entitas yang kudu diperiksa oleh KAP dan semata-mata 50Persen yang laporan keuangannya layak diaudit. Problem internal yang dihadapi oleh forum zakat dan sejenisnya adalah penyusun laporan keuangan yang tersedia terhadap entitas itu belum menguasai baku akuntansi syariah (Sas).

Menurut information Kementerian Agama, AP yang sudah mempunyai sertifikasi akuntansi syariah dan sanggup laksanakan audit syariat sekedar 54 orang. Waktu ini, audit syariat ditunaikan oleh Aparat Supervisi Intern Pemerintah (Apip) Kementerian Agama.

Kedepan, Kementerian Agama membutuhkan agen-agen baru berasal dari AP yang tersedia di Indonesia untuk bisa bersama dengan-serupa bersama dengan APIP Kementerian Agama lakukan audit syariat terhadap forum zakat itu.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Bpp Hipmi), Ajib Hamdani, S.E. sebagai narasumber paling akhir menyampaikan urgensi laporan keuangan audited berasal dari sudut pandang pengguna jasa.

Laporan keuangan audited jadi keharusan bagi para pengusaha untuk keperluan pendanaan pihak ketiga, baik perbankan maupun non perbankan, pengajuan penawaran barang dan atau jasa dan permintaan pemangku kepentingan gara-gara situasi eksklusif.

Tidak cuman itu, laporan keuangan audited juga diperlukan untuk corporate yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, corporate terbuka dan corporate yang mengandalkan permodalan berasal dari perbankan dan forum pembiayaan lainnya.

Ajib Hamdani menjelaskan bahwa rekomendasi sesama rekan pengusaha, harga penawaran, ruang lingkup pekerjaan audit, keperluan audit, jangka selagi pengerjaan dan reputasi AP atau KAP jadi bahan pertimbangan didalam proses pemilihan AP dan Kap.