Ingin Jadi Notaris Sangat Mudah Kok?

Melihat pertumbuhan pendidikan Notaris berasal dari awal tahun 80-90an, pendidikan spesialis cuma diadakan oleh 6 Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan Sumatera. Pendidikan spesialis notaries yang dihasilkan Notaris benar-benar memberikan porsi mata kuliah praktek agar lulusannya pun tidak ringan dan benar-benar sedikit berasal dari tahun ketahun, begitu termasuk pengangkatannya benar-benar selektif dengan pertimbangan jumlah bank, jumlah akta rata-rata notaries di daerah berikut dan ditentukan formasi (lihat pasal 20 UUJN No. 30 tahun 2004), jikalau telah penuh formasinya untuk masuk daftar tunggu.

Peraturan formasi di kota besar lebih berat lagi, harus telah praktek di daerah pernah lebih berasal dari 3 tahun jikalau masuk ke Jakarta syarat-syaratnya lebih berat. Sebelum tahun 1998 (reformasi) cuma 3000 orang Notaris namun awal reformasi diangkat segera kira-kira 3000 orang Notaris lagi, dan keseluruhan notaris di tahun 2018 berjumlah 18.000 orang. Perkembangan profesi Notaris yang kedudukannya menjadi lebih menarik dengan ditingkatkan berasal dari spesialis menjadi Magister Kenotariatan (MKn).

 

Minat kampus-kampus baik negeri maupun swasta dalammenyelenggarakan pendidikan Mkn agar saat ini berasal dari 6 Perguruan Tinggi menjadi 41 Pendidikan Notariat (Prodi). Apabila masing-masing prodi menamatkan 50 orang MKn per tahun maka akan ada 2000 MKn siap diangkat menjadi Notaris. Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris 30/2004 jo UUJN P 2/2014 seorang calon Notaris diharuskan laksanakan magang selama 2 tahun.

Barulah sanggup diangkat menjadi Notaris dengan usia minimal 27 tahun. Atas dasar pertimbangan apa ketetapan usia diatur, padahal saat ini banyak yang sanggup tamat Mkn usia 23 tahun.

 

 

Regulasi Pengangkatan Notaris

Notaris adalah pejabat lazim yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan lebih dari satu kewewenangan Negara dalam pembuatan-pembuatan PT sebagai alat bukti yang tidak ditugaskan kepada pejabat lain (pasal 1 angka 1 UUJN)
dan tidak mendapat gaji berasal dari Pemerintah.

 

Tetapi memperoleh honorarium yang besarnya ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris pension usia 65 tahun (pasal 9 ayat 1 huruf b) dan sanggup diperpanjang selama 2 tahun (pasal 8 ayat 2).Untuk menjaga harkat martabat Jabatan Notaris sanggup dilakukan dengan baik agar akta yang dibuat/dihasilkan sanggup menjadi alat bukti yang sempurna. Untuk keperluan penduduk banyak/termasuk dunia usaha, dan cocok pasal 1868 KUHPerdata makanya Pemerintah sesuaikan pengangkatan, penempatan, pengawasan terhadap Notaris (pasal 2 UUJN).

Pengaturan berikut harus tidak dianggap Pemerintah mempersulit/menghalang-halangi orang untuk menjadi Notaris. Pemerintah, tentu membawa dasar-dasar pertimbangan yang matang dan bukan soal apakah mempersulit atau mempermudah seseorang menjadi Notaris. Jika kita berpikir holistic dan rasional pengaturan berikut diperlukan untuk keperluan profesi Notaris itu sendiri, agar dalam menjalankan profesi tidak memihak, professional, amanah itu idealnya namun dalam prakteknya sanggup terjadi banyak hal, kompetisi yang tidak sehat, terjadi pelacuran profesi yang menjatuhkan harkat martabat jabatan profesi.

 

Sudah banyak kasus-kasus yang menimpa Notaris dituntut oleh para pihak berasal dari akta yang dibuat/dimintakan untuk dibuat dihadapannya. Baik sebagai saksi terlapor dan jadi hari jadi banyak sebagai tersangka, hal ini sanggup dilihat jadi seringnya ijin pemanggilan Notaris yang.

dimohonkan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dengan semakin
hari jadi banyak laporan penduduk atas kinerja Notaris, apakah pemerintah harus berdiam diri?
Bagaimana termasuk peran PP INI dalam menangani jikalau ada anggotanya yang bermasalah?

 

Profesi Notaris benar-benar dihargai dan diberikan daerah terhormat oleh Negara, sebab benar-benar diperlukan penduduk dan dunia usaha. Produk aktanya dijadikan alat bukti lebih-lebih alat bukti yang prima jikalau sanggup dibuktikan sebaliknya. Setiap kebijakan pemerintah dibidang perbankan, otoritas jasa keuangan, PPATK, Koperasi, Bekraf, Pembangunan Perumahan, Pengesahan Badan Hukum dan Badan Usaha diwajibkan dengan akta Notaris. Jadi betapa beruntungnya profesi Notaris di Negara Republik Indonesia ini. Namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentu tidak sanggup menutup mata, melepas banyaknya laporan penduduk terhadap Notaris.
Banyak Notaris-notaris yang kena kasus hukum dan banyak yang pada akhirnya masuk penjara. Apakah sebab lalai, karena

kesengajaan atau ketidaktahuannya dengan pertumbuhan baru ketetapan aturan perundang-undangan agar perjanjian yang dituangkan dalam akta kadang bertentangan dengan Hukum dan Kesusilaan dan juga kepentingan
umum.

 

Jadi Notaris bukan membuahkan akta yang copy paste. Entah layaknya apa hasil akta berasal dari selagi kewaktu Notaris tidak pernah mengupgrade diri, tidak belajar meningkatkan ilmu lebih-lebih jikalau dengan perubahan teknologi informasi, tentu lebih memudahkan Notaris ikuti pertumbuhan Peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah. Tetapi banyak termasuk memang Notaris yang gaptek, gagap teknologi, dan repot dengan dirinya
sendiri.

 

Dari ribuan lulusan 41 Prodi MKn, apakah sepenuhnya membawa keterampilan sebabkan akta secara merata? Mempunyai kepandaian lulusan yang paripurna agar dalam praktek menjadi Notaris telah tidak akan bermasalah. Jika kapabilitas lulusan Prodi MKn masing-masing prodi tidak serupa dimana tanggungjawab prodi-prodi tersebut? Apakah lepas tangan,? Pastilah tidak sanggup begitu saja meluluskan MKn tanpa menyaksikan kwalitas dan kebutuhan dunia Notaris dalam praktek. Tentu kampus-kampus pelaksana prodi Notaris menjalankan pendidikan melalui kurikulum, pengajaran, kwalitas dosen yang sanggup dipertanggung jawabkan.

Disinilah tanggung jawab prodi-prodi MKn, tanggung jawab Dikti yang memberikan ijin penyelenggaraan prodi MKn. Kwalitas lulusan MKn harus ada standarisasi bukan cuma kwantitas. Karena dalam prakteknya akan sanggup dibuktikan hasil lulusan prodi-prodi berikut bukan dihitung dengan perhitungan ekonomi semata-mata. Betapa naifnya jikalau dunia pendidikan cuma menghitung dengan dasar ekonomi semata tanpa kendali bertanggungjawab terhadap
berlangsungnya profesi Notaris kedepan.

 

 

Dimana letak tanggung jawab PP INI,?

PP INI tidak sanggup begitu saja lepas tangan atas kwalitas anggotanya. Sementara dalam pelaksanaan pendidikan Notaris PP INI dan Kemenkumham tidak sanggup turut campur, padahal kwalitas Notaris ditentukan berasal dari pola pendidikan di kampus, walau selagi mengajukan ujian prodi kepada Dikti kampus-kampus memohon petunjuk kepada PP INI. Putusan MA membatalkan UPN Meminimalisir kasus-kasus yang menimpa Notaris tentu PP INI sebagai organisasi profesi Notaris salah satu tidak boleh berdiam diri, menjaga harkat martabat jabatan dengan baik, meningkatkan kapabilitas profesi melalui upgrading secara teratur dan tetap menerus dilakukan baik ditingkat pusat, wilayah dan daerah. Baik bagi Notaris-notaris yang telah praktek maupun calon Notaris. Ketentuan Magangpun menjadi tidak benar satu layanan memberikan pelatihan-pelatihan, pendalaman dan antisipasi kepada.

calon-calon Notaris daerah magang, dimana dan siapa saja boleh menerima
magang pun diatur dalam aturan perkumpulan.

 

Program pembinaan dalam pelaksanaan etika profesi menjadi tanggungjawab PP INI melalui Dewan Kehormatan Pusat agar tabiat Notaris benar-benar sanggup menjaga
kehormatan profesi etic of conduct. Melalui aturan perkumpulan PP INI sesuaikan penerimaan calon anggota, diklat, magang dan ujian kode etik Notaris. Begitu termasuk merekomendasi dosen-dosen pengajar dan daerah magang calon Notaris. Sehingga diinginkan membuahkan Notaris yang baik
dengan menjalankan profesi Notaris cocok UUJN.

 

 

I Made Pria Dharsana

Kabarnotariat.id – Kenapa kamu berkenan menjadi Notaris? Karena saya mendambakan kaya raya. Mendengar jawaban tidak benar satu calon anggota terhadap selagi ikuti wawancara ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang diadakan oleh PP INI, lebih dari satu kaget.Dunia Notaris benar-benar diminati sebab sanggup sebabkan menjadi kaya. Akan namun sebentar dulu.

 

Melihat pertumbuhan pendidikan Notaris berasal dari awal tahun 80-90an, pendidikan spesialis cuma diadakan oleh 6 Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan Sumatera. Pendidikan spesialis notaries yang dihasilkan Notaris benar-benar memberikan porsi mata kuliah praktek agar lulusannya pun tidak ringan dan benar-benar sedikit berasal dari tahun ketahun, begitu termasuk pengangkatannya benar-benar selektif dengan pertimbangan jumlah bank, jumlah akta rata-rata notaries di daerah berikut dan ditentukan formasi (lihat pasal 20 UUJN No. 30 tahun 2004), jikalau telah penuh formasinya untuk masuk daftar tunggu.

Peraturan formasi di kota besar lebih berat lagi, harus telah praktek di daerah pernah lebih berasal dari 3 tahun jikalau masuk ke Jakarta syarat-syaratnya lebih berat. Sebelum tahun 1998 (reformasi) cuma 3000 orang Notaris namun awal reformasi diangkat segera kira-kira 3000 orang Notaris lagi, dan keseluruhan notaris di tahun 2018 berjumlah 18.000 orang. Perkembangan profesi Notaris yang kedudukannya menjadi lebih menarik dengan ditingkatkan berasal dari spesialis menjadi Magister Kenotariatan (MKn).

 

Minat kampus-kampus baik negeri maupun swasta dalammenyelenggarakan pendidikan Mkn agar saat ini berasal dari 6 Perguruan Tinggi menjadi 41 Pendidikan Notariat (Prodi). Apabila masing-masing prodi menamatkan 50 orang MKn per tahun maka akan ada 2000 MKn siap diangkat menjadi Notaris. Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris 30/2004 jo UUJN P 2/2014 seorang calon Notaris diharuskan laksanakan magang selama 2 tahun.

Barulah sanggup diangkat menjadi Notaris dengan usia minimal 27 tahun. Atas dasar pertimbangan apa ketetapan usia diatur, padahal saat ini banyak yang sanggup tamat Mkn usia 23 tahun.

 

 

Regulasi Pengangkatan Notaris

Notaris adalah pejabat lazim yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan lebih dari satu kewewenangan Negara dalam pembuatan-pembuatan akta sebagai alat bukti yang tidak ditugaskan kepada pejabat lain (pasal 1 angka 1 UUJN)
dan tidak mendapat gaji berasal dari Pemerintah.

 

Tetapi memperoleh honorarium yang besarnya ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris pension usia 65 tahun (pasal 9 ayat 1 huruf b) dan sanggup diperpanjang selama 2 tahun (pasal 8 ayat 2).Untuk menjaga harkat martabat Jabatan Notaris sanggup dilakukan dengan baik agar akta yang dibuat/dihasilkan sanggup menjadi alat bukti yang sempurna. Untuk keperluan penduduk banyak/termasuk dunia usaha, dan cocok pasal 1868 KUHPerdata makanya Pemerintah sesuaikan pengangkatan, penempatan, pengawasan terhadap Notaris (pasal 2 UUJN).

 

Pengaturan berikut harus tidak dianggap Pemerintah mempersulit/menghalang-halangi orang untuk menjadi Notaris. Pemerintah, tentu membawa dasar-dasar pertimbangan yang matang dan bukan soal apakah mempersulit atau mempermudah seseorang menjadi Notaris. Jika kita berpikir holistic dan rasional pengaturan berikut diperlukan untuk keperluan profesi Notaris itu sendiri, agar dalam menjalankan profesi tidak memihak, professional, amanah itu idealnya namun dalam prakteknya sanggup terjadi banyak hal, kompetisi yang tidak sehat, terjadi pelacuran profesi yang menjatuhkan harkat martabat jabatan profesi.

 

Sudah banyak kasus-kasus yang menimpa Notaris dituntut oleh para pihak berasal dari akta yang dibuat/dimintakan untuk dibuat dihadapannya. Baik sebagai saksi terlapor dan jadi hari jadi banyak sebagai tersangka, hal ini sanggup dilihat jadi seringnya ijin pemanggilan Notaris yang.

Banyak Notaris-notaris yang kena kasus hukum dan banyak yang pada akhirnya masuk penjara. Apakah sebab lalai, karena
kesengajaan atau ketidaktahuannya dengan pertumbuhan baru ketetapan aturan perundang-undangan agar perjanjian yang dituangkan dalam akta kadang bertentangan dengan Hukum dan Kesusilaan dan juga kepentingan
umum.

Jadi Notaris bukan membuahkan akta yang copy paste. Entah layaknya apa hasil akta berasal dari selagi kewaktu Notaris tidak pernah mengupgrade diri, tidak belajar meningkatkan ilmu lebih-lebih jikalau dengan perubahan teknologi informasi, tentu lebih memudahkan Notaris ikuti pertumbuhan Peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah. Tetapi banyak termasuk memang Notaris yang gaptek, gagap teknologi, dan repot dengan dirinya
sendiri.

 

Dari ribuan lulusan 41 Prodi MKn, apakah sepenuhnya membawa keterampilan sebabkan akta secara merata? Mempunyai kepandaian lulusan yang paripurna agar dalam praktek menjadi Notaris telah tidak akan bermasalah. Jika kapabilitas lulusan Prodi MKn masing-masing prodi tidak serupa dimana tanggungjawab prodi-prodi tersebut? Apakah lepas tangan,? Pastilah tidak sanggup begitu saja meluluskan MKn tanpa menyaksikan kwalitas dan kebutuhan dunia Notaris dalam praktek. Tentu kampus-kampus pelaksana prodi Notaris menjalankan pendidikan melalui kurikulum, pengajaran, kwalitas dosen yang sanggup dipertanggung jawabkan.

Disinilah tanggung jawab prodi-prodi MKn, tanggung jawab Dikti yang memberikan ijin penyelenggaraan prodi MKn. Kwalitas lulusan MKn harus ada standarisasi bukan cuma kwantitas. Karena dalam prakteknya akan sanggup dibuktikan hasil lulusan prodi-prodi berikut bukan dihitung dengan perhitungan ekonomi semata-mata. Betapa naifnya jikalau dunia pendidikan cuma menghitung dengan dasar ekonomi semata tanpa kendali bertanggungjawab terhadap
berlangsungnya profesi Notaris kedepan.

 

Dimana letak tanggung jawab PP INI,?

PP INI tidak sanggup begitu saja lepas tangan atas kwalitas anggotanya. Sementara dalam pelaksanaan pendidikan Notaris PP INI dan Kemenkumham tidak sanggup turut campur, padahal kwalitas Notaris ditentukan berasal dari pola pendidikan di kampus, walau selagi mengajukan ujian prodi kepada Dikti kampus-kampus memohon petunjuk kepada PP INI. Putusan MA membatalkan UPN Meminimalisir kasus-kasus yang menimpa Notaris tentu PP INI sebagai organisasi profesi Notaris salah satu tidak boleh berdiam diri, menjaga harkat martabat jabatan dengan baik, meningkatkan kapabilitas profesi melalui upgrading secara teratur dan tetap menerus dilakukan baik ditingkat pusat, wilayah dan daerah. Baik bagi Notaris-notaris yang telah praktek maupun calon Notaris. Ketentuan Magangpun menjadi tidak benar satu layanan memberikan pelatihan-pelatihan, pendalaman dan antisipasi kepada

calon-calon Notaris daerah magang, dimana dan siapa saja boleh menerima
magang pun diatur dalam aturan perkumpulan.

Program pembinaan dalam pelaksanaan etika profesi menjadi tanggungjawab PP INI melalui Dewan Kehormatan Pusat agar tabiat Notaris benar-benar sanggup menjaga
kehormatan profesi etic of conduct. Melalui aturan perkumpulan PP INI sesuaikan penerimaan calon anggota, diklat, magang dan ujian kode etik Notaris. Begitu termasuk merekomendasi dosen-dosen pengajar dan daerah magang calon Notaris. Sehingga diinginkan membuahkan Notaris yang baik
dengan menjalankan profesi Notaris cocok UUJN.

Pengaturan adanya aturan perkumpulan yang dihasilkan melalui rapat pleno PP INI yang diperluas merespon berasal dari pertumbuhan hukum dan ekonomi dan juga Peraturan Perundang-Undangan yang perihal dunia Notaris. Peraturan perkumpulan telah semestinya dibuat, ditetapkan olehperkumpulan dan ditaati oleh setiap anggota agar dalam menjalankan profesinya selalu memenuhi UUJN dan UUJN P.

 

Notaris adalah profesi kepercayaan, oleh sebab itulah PP INI harus menerapkan aturan-aturan terhadap anggota-anggota Notaris tetap menerus mendapat kepercayaan penduduk dan Pemerintah. Jika ada anggota yang melanggar dan terkena kasus hukum harus sanggup dilakukan pembinaan, pendampingan hukum. Begitu pula sekiranya ada anggota yang benar-benar melanggar etika profesi lebih-lebih terlilit kasus hukum tidak segan-segan melalui DKP merekomendasi untuk memberikan skorsing, hingga sesudah itu pemecatan. Lebih baik memecat seorang anggota yang jelas-jelas melanggar, tidak mematuhi ketetapan perkumpulan lebih-lebih melanggar hukum agar tidak merugikan seluruh Notaris, agar jangan kepercayaan penduduk kepada Notaris menurun.

Koordinasi dan komunikasi pada PP INI sebagai induk organisasi Notaris dengan Kementerian Hukum tentu ada, apalagi
tanggungjawab besar terhadap dunia Notaris dibebankan kepada INI oleh
Undang-Undang.

 

Analisa saya, ketika banyaknya lulusan prodi MKn yang sesudah itu menjadi Notaris, Kemenkumham mendapatkan susah dalam sesuaikan pengangkatan dan penempatan Notaris-Notaris baru ditengah banyak adanya laporan hukum berasal dari penduduk kepada Notaris. Persoalan berikut coba untuk diatasi dengan sebabkan dikeluarkannya Permenkumham No. 25 tahun 2018 mengenai Ujian Penerimaan Notaris (UPN). Awalnya jadi bukan UPN namun uji kopetensi sebagai calon Notaris sebelum saat diangkat sebagai Notaris.

Agar tidak banyak saingan bagi kawan Notaris senior. Ini tentu tuduhan yang benar-benar prematur lebih-lebih tidak ada bukti cuma menyaksikan berasal dari sudut pandang yang apriori dan keperluan yang sempit.Perkumpulan harus sebanyak-banyaknya mengambil peran dalam penataan dan penindakan, memberikan masukan-masukan baik diminta maupun tidak kepada Kementerian Hukum dan HAM secara khusus dan berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan terhadap penduduk akan memperlancar iklim investasi terhadap dunia bisnis sebagaimana yang sedang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Dengan kebijakan Kemenkumham; membaca, menimbang sesudah itu memastikan Kemenkumham No. 25 tahun 2017 mengenai Ujian Penerimaan Notaris (UPN). Akan namun aturan berikut dianggap mempersulit dan memperpanjang birokrasi pengangkatan Notaris, maka MA membatalkan UPN tersebut.

 

Kita harus terima dengan baik putusan MA berikut sebab bertentangan dengan UUJN. Tentu putusan MA yang membatalkan UPN berikut kemudia menjadikan pemikiran-pemikiran dan pandangan kita bahwa betapa mudahnya menjadi Notaris. Karena dengan kemudahannya menjadi Notaris maka sanggup kita menunggu Kemenkumham akankah mengangkat 2000 an lebih-lebih sanggup 3000 Notaris setiap tahunnya tanpa boleh sebabkan regulasi pengangkatan, penempatan terhadap Notaris yang diangkat. Yang artinya dalam 5 tahun kedepan aka ada 30.000 Notaris. Tentu ada yang akan pensiun, Apakah tidak akan ada kompetisi yang tidak sehat, akan muncul pelanggaran-pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum, apakah kapabilitas Notaris-Notaris telah seluruh setara, apakah tidak dengan demikianlah akan banyak muncul kasus-kasus hukum yang menimpa Notaris,?

 

Apakah Pemerintah dan PP INI tinggal diam,? Dan kita berkenan profesi Notaris akan hancur oleh sebab kita sendiri..!!! Mari kita semua; Kemenkumham, Dikti, Prodi MKn dan juga PP INI, berpikir jernih agar profesi Notaris selalu berkembang baik.